Rakor Penyuluh dan Sosialisasi e-Banper Wilayah Pantura Barat

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Sosialisasi e-Banper selama tiga hari (03-05/11/26).

Kepala BRMP Jateng dan tim beserta Penyuluh CWS Jateng bersafari ke wilayah pantura (pantai utara) barat yaitu ke Kabupaten Tegal, Brebes, serta Pemalang. Peserta lebih dari 300 penyuluh pertanian dari wilayah setempat. Bertujuan memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan pengawalan program strategis Kementerian Pertanian di daerah.

Catatan penting dari kegiatan ini antara lain,  

1. Seiring dengan peralihan Penyuluh, Penyuluh Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional. Baik dalam antara lain pengawalan Luas Tambah Tanam (LTT), Program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM AAS), serta pengawalan e-RDKK pupuk bersubsidi.
2. Penyuluh diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam penerapan teknologi dan modernisasi pertanian sekaligus menjadi konsultan bagi petani di wilayah binaannya.
3. Pentingnya percepatan pelaksanaan program PM AAS dengan target nasional seluas 1 juta hektare pada November–Desember 2026, dengan alokasi Provinsi Jawa Tengah sekitar 13.000 hektare.
4. Seluruh bantuan pemerintah diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya maupun dikenakan potongan dalam bentuk apa pun. Penyuluh diminta turut menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada kelompok tani agar penyaluran bantuan berjalan transparan dan tepat sasaran.

Materi koordinasi mencakup sosialisasi mekanisme pengusulan Bantuan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 melalui aplikasi e-Banper. Mekanisme baru ini memberikan dua jalur pengusulan, yaitu melalui penyuluh pertanian dan dinas terkait.

Harapannya, penyuluh memahami alur pengusulan, verifikasi, serta persyaratan administrasi sehingga proses pengajuan bantuan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Dibahas pula penguatan kinerja dan administrasi penyuluh, termasuk pelaporan LTT, PM AAS, Agricultural Information System (AIS), diseminasi informasi melalui kanal KG dan Tanigram, serta pengawalan program perlindungan sosial.

Peningkatan koordinasi antara penyuluh dan dinas pertanian kabupaten/kota juga menjadi wadah agar berbagai usulan dan permasalahan petani dapat ditindaklanjuti secara berjenjang dan tepat sasaran.